Perjudian online tidak hanya berlangsung di layar ponsel atau komputer. Di balik setiap aktivitas digital terdapat jejak keuangan yang dapat melewati rekening bank, dompet elektronik, QRIS, dan berbagai sistem pembayaran lainnya. Karena itulah, pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan dengan menutup situs. Aliran dananya juga perlu ditelusuri.
Dalam konteks ini, tiga pihak yang sering menjadi perhatian adalah bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam menjaga sistem keuangan sekaligus membantu mengidentifikasi aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Bahkan istilah populer seperti akar jitu yang sering ditemukan dalam pencarian terkait perjudian sebaiknya tidak dipandang sebagai petunjuk kemenangan. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana aktivitas perjudian dapat meninggalkan jejak finansial dan mengapa pengguna perlu berhati-hati terhadap rekening maupun transaksi yang mencurigakan.
Bank Menjadi Salah Satu Titik Pengawasan
Bank merupakan bagian penting dalam ekosistem pembayaran. Ketika terjadi transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah atau menunjukkan pola tidak biasa, sistem kepatuhan bank dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
OJK sebelumnya menjelaskan bahwa perbankan diminta memperkuat Enhanced Due Diligence atau EDD terhadap nasabah yang terindikasi berkaitan dengan judi online. Bank juga dapat melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, transaksi kecil sekalipun tidak otomatis berada di luar pengawasan. Bank terus mengembangkan parameter dan teknologi untuk mengenali pola transaksi yang berpotensi mencurigakan.
Apa Peran OJK?
OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam penanganan judi online, perannya antara lain berkoordinasi dengan perbankan dan memastikan lembaga jasa keuangan meningkatkan sistem pencegahan terhadap penyalahgunaan rekening.
Pada Juli 2026, OJK melaporkan bahwa hingga Mei 2026 terdapat 32.454 rekening yang telah diblokir setelah proses Enhanced Due Diligence. OJK juga mencatat penutupan hubungan usaha dengan puluhan ribu nasabah yang terindikasi berkaitan dengan perjudian online.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa rekening bank bukan sekadar alat untuk mengirim atau menerima uang. Aktivitas finansial juga menjadi bagian dari sistem pengawasan terhadap risiko kejahatan keuangan.
PPATK Membaca Pola Aliran Dana
Jika bank berada pada garis depan sistem transaksi, PPATK memiliki peran penting dalam analisis intelijen keuangan. Lembaga ini menerima laporan transaksi keuangan tertentu dan mencurigakan, kemudian menganalisis pola yang dapat mengindikasikan tindak pidana pencucian uang atau kejahatan lainnya.
Data PPATK memperlihatkan skala persoalan yang cukup besar. Pada Semester I 2026, PPATK mencatat perputaran dana perjudian online sekitar Rp86,82 triliun dalam lebih dari 467 juta transaksi. Deposit tercatat sekitar Rp22,05 triliun melalui bank, dompet elektronik, dan QRIS.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penelusuran transaksi menjadi bagian penting dalam memahami jaringan perjudian online.
Mengapa Rekening Orang Lain Berbahaya?
Salah satu masalah yang ditemukan adalah penggunaan rekening milik orang lain. Rekening dapat diperjualbelikan, dipinjamkan, atau dikendalikan oleh pihak berbeda dari pemilik resminya.
PPATK pada 2025 menyebut menemukan lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari praktik jual beli rekening dan digunakan untuk deposit perjudian online.
Karena itu, meminjamkan rekening kepada seseorang dengan alasan “hanya menerima transfer” bukan keputusan yang sepele. Pemilik rekening dapat menghadapi pemeriksaan apabila rekening tersebut digunakan untuk aktivitas ilegal.
QRIS dan Sistem Pembayaran Digital
Perkembangan pembayaran digital juga membuat pola transaksi semakin beragam. PPATK mencatat bahwa QRIS menjadi kanal dominan untuk deposit perjudian online pada Semester I 2026. Namun, PPATK menegaskan bahwa QRIS sebagai sistem pembayaran bukanlah masalah; penyalahgunaan terjadi ketika merchant, identitas, atau tujuan transaksi digunakan untuk aktivitas ilegal.
Hal ini menjadi pengingat bahwa teknologi pembayaran pada dasarnya bersifat netral. Yang menentukan adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan.
Dari Transaksi ke Penegakan Hukum
Analisis transaksi tidak berhenti pada identifikasi rekening. Informasi keuangan dapat membantu aparat penegak hukum membangun gambaran mengenai hubungan antara rekening, pihak yang terlibat, serta aliran dana.
Pada 2026, PPATK melaporkan telah menyerahkan puluhan Hasil Analisis kepada Bareskrim yang kemudian ditindaklanjuti dalam sejumlah laporan polisi terkait perjudian online.
Dalam kasus tertentu, penelusuran tersebut juga dapat berhubungan dengan penyitaan aset apabila proses hukum membuktikan adanya tindak pidana.
Mengapa Masyarakat Perlu Peduli?
Pemahaman mengenai jejak transaksi bukan hanya penting bagi regulator. Masyarakat juga perlu mengetahuinya agar tidak sembarangan meminjamkan rekening, menjual akun pembayaran, atau menerima uang dari sumber yang tidak jelas.
Keyword seperti akar jitu, klaim kemenangan, maupun promosi perjudian dapat terlihat menarik di internet, tetapi tidak menghapus risiko hukum dan finansial yang berada di belakang aktivitas tersebut.
Pada akhirnya, pemberantasan judi online membutuhkan kerja bersama: bank memantau aktivitas transaksi, OJK memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, PPATK menganalisis aliran dana, sementara aparat penegak hukum menindak dugaan pelanggaran.
Jejak digital mungkin terlihat sederhana di layar, tetapi ketika berkaitan dengan transaksi keuangan, setiap aktivitas dapat menjadi bagian dari rangkaian informasi yang lebih besar. Memahami hal tersebut merupakan langkah penting menuju literasi keuangan digital yang lebih aman.
